Sembilan kebohongan pemerintah ini di sampaikan pada Senin (10/1/2010) di kantor Muhammadiyah Jakarta.Berikut ini 9 Kebohongan Pemerintah sepanjang tahun 2010 dikutip dari Kompas.
- Saat Presiden berpidato 17 Agustus 2010, dia menyampaikan menjunjung tinggi pluralisme, toleransi dan kebebasan beragama. Padahal kenyataannya, janji tersebut tidak terpenuhi.
- Kebebasan Pers, Presiden menjanjikan jaminan terhadap kebebasan pers dan kepolisian berjanji akan menindak tegas setiap kasus kekerasan terhadap insan pers. Namun LBH Pers mencatat selama 2010 kasus kekerasan pers sebanyak 66 kasus meningkat dari 2009 yang hanya 56 kasus.
- Kebohongan terkait perlindungan terhadap TKI. Presiden berjanji akan melengkapi TKI dengan telepon genggam agar tidak terjadi ketertutupan informasi, tetapi ternyata tidak juga diberikan dan bahkan memorendum untuk melindungi TKI juga tidak dilakukan.
- Terkait Trnsparansi pemerintah, Presiden menyatakan bahwa kepindahan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Bank dunia adalah atas permintaan Bank Dunia. Namun, di sebuah media menyatakan bahwa itu merupakan paksaan yang dilakukan Presiden SBY dan seorang pejabat kementerian keuangan mengatakan, Sri Mulyani tidak pernah berniat untuk mengundurkan diri.
- Masalah Pemberantasan Korupsi, PResiden mengatakan akan memimpin sendiri pemberantasan Korupsi di Indonesia. Tapi menurut riset yang dilakukan ICW ternyata hanya 24 persen saja yang terlaksana.
- Pengusutan rekening gendut para pewira Polri. Presiden menginstruksikan jika ada pelanggaran hukum, yang terkait harus mendapatkan sanksi, jika tidak polisi harus menjelaskan pada masyarakat. Tapi kenyataannya sampai saat ini masalah rekening gendut maupun pelaku penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkan masih misterius.
- Presiden menjanjikan politik yang bersih, santun dan beretika. Tapi kenyataannya Andi Nurpati masih menjadi pengurus partai Demokrat meskipun sudah diberhentikan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum karena melanggar peraturan
- Terkait Kasus Mafia Hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus pelesiran terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan hanya dalam 10 hari saja. Tapi nyatanya tidak ada keterangan pers tentang kasus itu.
- Kebohongan terkait kedaulatan NKRI. 1 September di Mabes TNI Cilangkap Presiden menyampaikan bahwa pelakuan tidak patut terhadap tiga petugas KKP sedang diusut. Pemerintah Malaysia sedang mengisvestigasi masalah tersebut tapi sampai sekarang tidak pernah diumumkan penjelasan hasil investigasi tersebut.